PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Profil

SIP PPID adalah Sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dapat juga disebut sebagai e-public. SIP PPID atau e-public merupakan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi untuk PPID yang dikembangkan sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E-public dirancang dengan platform hybrid - offline dan online, yang terintegrasi antara PPID Pembantu dan PPID Utama dalam sebuah entitas Badan Publik. Informasi lebih lengkap mengenai SIP PPID atau epublic, 

KLIK DISINI

Tugas dan Wewenang

TUGAS

  • Pengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu
  • Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
  • Melakukan verifikasi bahan informasi publik
  • Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
  • Melakukan kemutakhiran informasi dan dokumentasi
  • Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KEWENANGAN

  • Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya
  • Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
  • Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
  • Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Struktur, Visi dan Misi


Standar Layanan

VISI

Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik yang mudah, cepat, tepat dan akuntabel.

MISI

- Memantapkan pengembangan sistem informasi pelayanan informasi publik
- Meningkatkan kolaborasi penyediaan informasi publik yang berkualitas
- Meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan prosedur pelayanan informasi publik

Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Setiap 28 September, dunia memeringati Hari Hak untuk Tahu (The International Day of Right to Know). Di Negara kita, Indonesia Hak Untuk Tahu, dijamin di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 4 ayat 1, bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bahkan, Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

 

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Informasi Publik meliputi :

-        Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

-        Informasi yang wajib diumumkan serta merta

-        Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

-        informasi yang dikecualikan

 

Menindaklanjuti ketentuan UU 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang dikenal dengan PPID. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 280 Tahun 2017, ditetapkan Sekretaris Daerah sebagai Atasaan PPID, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai PPID Utama dan Sekretaris Perangkat Daerah sebagai PPID Pembantu.

 

Guna efesiensi dan efektifitas pengelolaan informasi publik serta memudahkan masyarakat memperoleh informasi publik, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menyediakan aplikasi e-ppid yang dapat diakses melalui http://ppid.polmankab.go.id/

 

Nah, berikut ini alur pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

 

Masyarakat atau Pemohon Informasi mengajukan permohonan permintaan Informasi secara langsung melalui PPID Utama atau tidak langsung melalui aplikasi e-ppid pada http://ppid.polmankab.go.id/.  Pemohon Informasi melampirkan Fotocopy/ Scan KTP;


Petugas pelayanan informasi atau  Admin PPID Utama, melakukan registrasi dan verifikasi permohonan informasi.  Jika Informasi yang dimohonkan terdapat dalam Daftar Informasi Publik dan tersedia, maka Informasi dapat langsung diberikan atau didownload oleh Pemohon Informasi melalui aplikasi e-PPID;


Apabila informasi yang dimohonkan tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikasn namun belum tersedia, PPID Utama melalui PPID Pembantu meminta komponen Perangkat Daerah untuk menyediakan informasi yang dimohonkan, dengan jangka waktu 10 hari kerja, dan dapat diberikan tambahan waktu 7 hari kerja dan tambahan waktu tersebut  diinformasikan kepada pemohon informasi;


Apabila permohonan informasi tidak ditanggapi/ tidak ada balasan/ atau tidak sesuai dengan informasi yang dimohonkan, Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan pada atasan PPID Utama;


Atasan PPID Utama melakukan tindak lanjut keberatan  tersebut paling lama dalam 30 hari kerja


Apabila hasil tindaklanjut dari Atasan PPID Utama belum memenuhi harapan Pemohon Informasi, maka Pemohon dapat mengajuka keberatan pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, paling dalam waktu 14 hari kerja.

 

Mari Bersama tingkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, untuk Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera